mengatakan :”Es gibt kein Volk der Erde, welches nicht die Anfange eines Rechtes besasse”. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh N.S.Timasheff (An Introduction to the sociology of Law, Cambridge, 1939, hal. 275) yang mengatakan bahwa hukum barulah timbul, jika suatu bangsa telah mencapai tingkat kebudayaan tertentu, sehingga pada waktu ini masih terdapat sejumlah bangsa-bangsa yang primitive yang tidak mengenal hukum. Sayangnya hal itu oleh beliau tidak dibuktikan. Selanjutnya van Apeldoorn mengatakan bahwa hukum ditilik secara abstrak dapat disebut gejala universal sebagai juga halnya dengan bahasa. Akan tetapi isi hukum tidak dimana-mana sama; tidak ada hukum dunia, sebagaimana juga tidak ada bahasa dunia. Dunia, pergaulan hidup mansusia, dibagi-bagi dalam sejumlah persekutuan-persekutuan bangsa dan tiap-tiap persekutuan mempunyai hukumnya sendiri.Sumber : http://pustaka.unpad.ac.id/archives/13308/
Pendapat saya sendiri :
Hubungan Negara dengan hukum sangat penting bagi kehidupan Negara itu sendiri. Jika suatu Negara tanpa adanya sebuah hukum maka Negara tersebut akan kacau dan hancur, karena tidak ada hukum yang mengatur dan berdampak buruk seperti tingkat kriminalitas yang sangat tinggi,pelanggaran Hak Asasi Manusia, merajalelanya KKN, dan lain-lain.
Oleh sebab itu suatu Negara wajib berlandaskan hukum, Karena hukum merupakan komponen dasar dalam sebuah tertib sosial yang berfungsi untuk mengatur berbagai jenis interaksi dalam masyarakat.
Jadi hubungan Negara dengan hukum harus berjalan dengan baik, Negara diatur oleh hukum yang berlaku dinegara itu sendiri sehinggah tercipta Negara yang memiliki persatuan bangsa yang kuat,adil,dan lain-lain.
